Rangkuman IPS Lengkap kelas 9 Perubahan Sosial Budaya

5. Rangkuman Materi IPS Kelas IX Bab 5 Semester 1 (Perubahan Sosial Budaya)

1. A.   HAKEKAT PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA

Perubahan itu dapat terjadi di berbagai aspek kehidupan,

1. Peralatan dan perlengkapan hidup mencakup pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat produksi, dan transportasi.
2. Mata pencaharian dan sistem ekonomi meliputi pertanian, peternakan, dan sistem produksi.
   1. Sistem kemasyarakatan mencakup sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan.
   2. Bahasa dahulu disampaikan secara lisan. Sekarang bahasa dapat disampaikan melalui beragam media, seperti tulisan, sandi, dan sebagainya.
3. Kesenian mencakup seni rupa, seni suara, dan seni tari.  .
4. Sistem pengetahuan berkaitan dengan teknologi.
   1. Religi atau sistem kepercayaan dahulu kala berwujud sistem keyakinan dan gagasan tentang dewa, roh halus, dan sebagainya.

Baca Juga : Rangkuman Materi IPS Pengakuan Kedaulatan Indonesia

Berikut ini pengertian perubahan sosial yang dikemukakan oleh para ahli sosiologi :

1. Max Iver mengemukakan bahwa perubahan sosial berarti perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial (dalam buku A Text Book of Sociology).
2. Kingsley Davis mengemukakan perubahan sosial sebagai perubahan­perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat (dalam buku Human Society).
3. Selo Sumardjan mengartikan perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat (dalam buku Perubahan Sosial di Yogyakarta).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan struktur dan fungsi sosialnya. Oleh karena itu, perubahan sosial berkaitan erat dengan perubahan kebudayaan dan seringkali perubahan sosial berakibat pada perubahan budaya.
Berikut ini pengertian perubahan sosial budaya dari beberapa tokoh.

1. Max Weber berpendapat bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan situasi dalam masyarakats ebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur (dalam buku Sociological Writings).
2. W. Kornblum berpendapat bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan suatu budaya masyarakat secara bertahap dalam jangka waktu lama (dalam buku Sociology in Changing World).

1. B.   PERBEDAAN & HUBUNGAN  PERUBAHAN SOSIAL & BUDAYA

Perubahan sosial dan budaya memiliki satu aspek yang sama, yaitu kedua-keduanya bersangkut paut dengan suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan tentang cara suatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.
Perbedaan antara perubahan sosial dan budaya dapat dilihat dari arahnya. Perubahan sosial merupakan perubahan dalam segi struktur dan hubungan sosial, sedangkan perubahan budaya merupakan perubahan dalam segi budaya masyarakat. Perubahan sosial terjadi dalam segi distribusi kelompok umur, jenjang pendidikan, dan tingkat kelahiran penduduk. Perubahan budaya meliputi penemuan dan penyebaran masyarakat, perubahan konsep nilai susila dan moralitas, bentuk seni baru dan kesetaraan gender.
Dengan demikian, suatu perubahan dikatakan sebagai perubahan sosial budaya apabila memiliki karakteristik sebagai berikut.

1. Tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti karena setiap masyarakat mengalami perubahan secara cepat ataupun lambat.
2. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan akan diikuti perubahan pada lembaga sosial yang ada.
3. Perubahan yang berlangsung cepat biasanya akan mengakibatkan kekacauan sementara karena orang akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi.
4. Perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritual saja karena keduanya saling berkaitan.

1. C.   BENTUK-BENTUK PERUBAHAN SOSIAL & BUDAYA

1. Perubahan Evolusi dan Revolusi
Perubahan evolusi dan revolusi adalah sebagai berikut.

1. Perubahan evolusi adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang lambat dan dalam waktu yang cukup lama tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan.
2. Perubahan revolusi adalah peru­bahan yang berlangsung secara cepat dan tidak ada kehendak atau direncanakan sebelumnya. Pe­rubahan ini terjadi bisa karena sudah direncanakan sebelumnya atau tidak sama sekali.

1. 2.     Perubahan yang Dikehendaki dan Tidak Dikehendaki

1. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang terjadi karena adanya perkiraan atau perencanaan oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan tersebut. (agen of change). Misalnya, perubahan yang dilakukan pemerintah melalui perundang-undangan untuk melarang anggota dewan merangkap sebagai pegawai negeri sipil.

1. Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang berlangsung di luar kehendak dan pengawasan masyarakat. Perubahan ini biasanya menimbulkan pertentangan yang merugikan kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Misalnya, kecenderungan untuk mempersingkat prosesi adat pernikahan yang memerlukan biaya besar dan waktu lama meskipun perubahan ini tidak dikehendaki masyarakat tapi tidak sanggup untuk menghindarinya.

1. 3.     Perubahan Kecil dan Besar

1. Perubahan kecil diartikan perubahan yang terjadi pacta unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya perubahan model pakaian, rambut, sepatu, dan lain-lain yang tidak berpengaruh signifikan terhadap masyarakat keseluruhan sebab tidak menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan.

1. Perubahan besar adalah perubah­an yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya, pengelolaan pertanian dengan pemakaian alat pertanian dari mesin (traktor) pada masyarakat agraris merupakan perubahan yang membawa pengaruh besar.

1. D.   FAKTOR PENYEBAB PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA

1. 1.     Perubahan dari dalam Masyarakat (Intern)

1. Perubahan Penduduk
2. Pemberontakan atau Revolusi
3. Peranan Nilai yang Diubah
4. Peran Tokoh Kharismatik
5. Penemuan Baru

1. 2.     Perubahan dari Luar Masyarakat (Ekstern)
   1. Pengaruh Lingkungan Alam
   2. Kebudayaan Masyarakat Lain
   3. Peperangan

1).  Faktor Pendorong Perubahan Sosial Budaya

1. Timbunan Kebudayaan dan Penemuan Baru
2. Perubahan Jumlah Penduduk
3. Pertentangan atau Konflik
4. Terjadinya Pemberontakan atau Revolusi
5. Sistem Terbuka Lapisan Masyarakat
6. Sikap Menghargai Hasil Karya Seseorang dan Ke!ng!nan untuk Maju
7. Sistem Pendidikan Formal yang Maju
8. Orientasi ke Masa Depan
9. i.    Akulturasi

Akulturasi merupakan pertemuan dua kebudayaan dari bangsa yang berbeda dan saling memengaruhi. Proses akulturasi berlangsung lama dan terus-menerus. Proses ini berakibat pada perpaduan kebudayaan sehingga pola budaya semua akan berubah.

1. j.    Asimilasi

Asimilasi adalah perpaduan dua kebudayaan yang berbeda secara berangsur­angsur berkembang sehingga memunculkan budaya baru.
2).  Faktor Penghambat Perubahan Sosial Budaya
Faktor penghambat perubahan sosial budaya adalah sebagai berikut.

1. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat.
2. Sikap masyarakat yang sangat tradisional.
3. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain.
4. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat.
5. Rasa takut dengan adanya kegoyahan pada integrasi kebudayaan.
6. Hambatan yang bersifat ideologis.
7. Adat atau kebiasaan.

3). Dampak Perubahan Sosial Budaya

1. a.    Akibat Positif

Perubahan dapat terjadi apabila masyarakat dengan kebudayaan mampu menyesuaikan diri dengan gerak perubahan. Keadaan masyarakat yang memiliki kemampuan dalam menyesuaikan disebut adjusment, sedangkan bentuk penyesuaian masyarakat dengan gerak perubahan disebut integrasi.

1. b.    Akibat Negatif

Akibat negatif terjadi apabila masyarakat dengan kebudayaannya tidak mampu menyesuaikan diri dengan gerak perubahan. Ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan disebut maladjusment. Maladjusment akan menimbulkan disintegrasi.

1. E.   SIKAP KRITIS ADANYA PENGARUH PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA

Contoh sikap masyarakat karena adanya perubahan sosial budaya adalah sebagai berikut.

1. Aksi protes adalah pergolakan massa yang bersifat umum sebagai perwujudan rasa tidak puas terhadap keputusan-keputusan dan kejadian di masyarakat.
2. Demonstrasi adalah gerakan massa yang bersifat langsung dan terbuka serta dengan lisan ataupun tulisan dalam memperjuangkan kepentingan yang disebabkan oleh adanya penyimpangan sistem, perubahan yang inskontitusional dan tidak efektifnya sistem yang berlaku.
3. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan antisosial yang dilakukan oleh anak remaja. Kenakalan remaja muncul dari keluarga yang tidak harmonis karena kurangnya pengawasan dalam keluarga. Bentuk-bentuk kenakalan remaja adalah membolos sekolah, berkelahi, minum-minuman keras, dan mengebut di jalan raya.
4. Kriminalitas adalah pelanggaran norma hukum yang dilakukan seseorang dan dapat diancam sanksi pidana. Kriminalitas disebabkan oleh pertentangan kebudayaan, perbedaan ideologi politik, perbedaan pendapat dari mental yang tidak stabil.
5. Pergolakan Daerah adalah gerakan sosial vertikal dan horizontal yang dilakukan secara serentak dengan banyak cara untuk memaksakan kehendak.

Adapun hal-hal yang dapat dilakukan terhadap pengaruh dari luar, antara lain sebagai berikut.

1. Mengambil pengaruh positif budaya Barat, seperti tepat waktu (disiplin), belajar keras, dan rajin belajar berbagai ilmu pengetahuan.
2. Membentengi diri dengan ilmu agama.
   1. Mengenal dan mencintai kebudayaan sendiri serta berusaha melestarikannya.

Baca Selanjutnya

Rangkuman Lengkap IPS Kelas 9 Pengakuan Kedaulatan Indonesia

4. Rangkuman Materi IPS Kelas IX Bab 4 Semester 1 (Pasca Pengakuan Kedaulatan RI )

 

1. PROSES KEMBALI KE NKRI
2. PEMILU I 1955 DI TINGKAT PUSAT & DAERAH
3. DEKRIT PRESIDEN & PENGARUHNYA
4. DAMPAK HUBUNGAN PUSAT-DAERAH TERHADAP KEHIDUPAN POLITIK NASIONAL & DAERAH SAMPAI AWAL TAHUN 1960-AN

1. A.     PROSES KEMBALI KE NKRI

ü  Dalam KMB dinyatakan bahwa RIS terdiri dari 7 (Tujuh) negara bagian dan 9 (Sembilan) daerah otonom.
ü  Pembentukan negara federal RIS tetap dipandang sbg hasil politik kolonial Belanda untuk memecah belah persatuan bangsa Indonesia.
ü  Presiden Soekarno menyampaikan naskah Piagam Pernyataan terbentuknya NKRI dlm sidang gabungan DPR & Senat RIS pada 15 Agustus 1950. Perubahan ini berlaku sejak 17 Agustus 1950, ketika RIS menjadi NKRI.
ü  Berdasarkan UUDS 1950 NKRI menganut sistem demokrasi liberal, shg secara konkret RI menganut sistem kabinet parlementer.
ü  Jadi, Presiden hanya berfungsi sbg Kepala Negara, sedangkan fungsi Kepala Pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri.
ü  Para menteri & perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).
ü  Dalam pemerintahan liberal juga berlaku sistem multi partai.

Baca juga : Paket SOal UTS kelas 6 SD

1. 1.      Jatuh Bangun Pemerintahan Masa Demokrasi Liberal
   1. a.       Kabinet Natsir (6 Sept 1950- 2 Mar 1951)

ü  Merupakan Kabinet Koalisi (Gabungan) tapi mayoritas dari Masyumi.
ü  Kabinet ini gagal mengembalikan Irian Barat ke NKRI shg masyarakat sipil & militer pesimis.

1. b.      Kabinet Sukiman (26 Apr 1951- Feb 1952)

ü  Salah satu yg menonjol adlh Nasionalisasi de Javasche Bank pada 28 Mei 1951.
ü  Kebijakan politik luar negeri saat itu condong ke AS shg RI mendapat bantuan di bidang  ekonomi & militer.
ü  Namun kurang mendapat kepercayaan masy, apalagi juga gagal menangani Irian Barat.

1. c.       Kabinet Wilopo (30 Mar 1952- 2 Juni 1953)

ü  Wilopo (dari PNI) sbg Perdana Menteri (PM), sdgkan Prawoto Mangkusasmito (dari Masyumi)sbg Wakil PM.
ü  Kedua partai tsb kurang harmonis, krn saling curiga, shg PNI mencari sekutu lain yaitu PKI & sejak 1953 juga menggandeng NU.
ü  Program Kerja cabinet Wilopo : memilih anggota konstituante, DPR, DPRD, meningkatkan kemakmuran rakyat, membebaskan Irian Barat, serta politik LN yang bebas aktif.
ü  Gagal menyelesaikan masalah perkebunan di Sumatera, dikenal Peristiwa Tanjung Morawa.

1. d.      Kabnet Ali I (31 Juli 1953 – 24 Juli 1955)

ü  Memiliki keberhasilan, salah satunya : KAA di Bandung (18-24 Apr 1955).
ü  Gagal dlm hubungan dgn militer terkait “Peristiwa 17 Oktober 1952” (Demontrasi masyarakat & TNI-AD utk membubarkan DPR yg ikut campur masalah angkatan bersenjata).

1. e.      Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agust 1955 – 3 Maret 1956)

ü  Burhanuddin H dari Masyumi.
ü  Kabinet ini lazim dikenal sebagai “Politik Dagang Sapi” (Partai kecil dapat 2 kursi, padahal biasanya hanya 1 kursi).
ü  Berhasil mengadakan Pemilu pertama 1955.

1. f.        Kabinet Ali Sostroamidjojo (24 Maret 1956 – Maret 1957)

ü  Merupakan Kabinet Koalisi tiga partai besar (PNI, NU, & Masyumi)
ü  Mendapat tentangan dari PSI dan PKI.
ü  Bermasalah dengan semangat anti Cina di masyarakat & kekacauan di daerah.

1. g.      Kabinet Djuanda (Maret 1957 – Juli 1959)

ü  Merupakan kabinet ekstra parlementer ( bukan dari kalangan parlementer).
ü  Disebut juga Kabinet Kerja/Karya.
ü  Kabinet terakhir di masa Demokrasi Liberal.

1. 2.      Pemilu 1955

ü  Pemilu 29 Sept 1955 : memilih anggota DPR.
ü  Pemilu 11 Des 1955 : memilih anggota Konstituante (sidang Pembuat UUD).
ü  Melahirkan 4 partai besar : PNI, Masyumi, NU, & PKI.
ü  Pemilu 1955 tidak mampu menghasilkan pemerintah yang kuat & stabil, krn tidak satupun diantara 4 partai yang mampu menjadi kekuatan mayoritas tunggal.

1. 3.      Dekrit Presiden 5 Juli 1959

ü  DPR & Dewan Konstituante ternyata tidak mampu memperjuangkan kepentingan rakyat.
ü  Dalam situasi krisis, pemerintah perlu menjamin kesatuan nasional, ketertiban kenegaraan , dan pembangunan ekonomi.
ü  5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden yang berisi :

1. Pembubaran Konstituante.
2. Berlakunya UUD 1945 (Tidak berlakunya UUDS 1950)
3. Pembentukan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung) & MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara).

1. B.     ORDE LAMA
   1. 1.      Sentralisasi Kekuasaan

• Sistem pemerintahan ketika itu berubah dari kabinet parlementer menjadi presidensial (Presiden sbg Kepala Negara & Kepala Pemerintahan).
• Lalu dibentuk MPRS, yg mengakibatkan penyimpangan UUD 1945, a.l. :

1). Presiden mengangkat Ketua MPRS, A.H. Nasution  sbg menteri (pembantu presiden), padahal MPRS adalah lembaga tertinggi Negara.
2).DPR hasil pemilu dibubarkan melalui Penetapan Presiden No.3 tahun 1960,

• Dgn demikian Sistem Demokrasi Terpimpin berarti pemusatan kekuasaan di tangan Presiden Soekarno.

1. 2.      Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)

• Tugas DPAS : memberi jawaban atas pertanyaan presiden & mengajukan usul kepada pemerintah.
• Kongres Pemuda di Bandung (Feb 1960)Presiden menyatakan bahwa intisari Manipol : UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia (USDEK).

1. 3.      Pembentukan Front Nasional

• Adalah Ormas yg dibentuk akhir 1959, bertujuan memperjuangkan cita-cita proklamasi & yang terkandung di UUD 1945.
• Sayangnya, ormas ini menjadi alat PKI untuk mencapai tujuan komunis.

1. 4.      Politik Mercusuar

• Politik yg berpandangan bahwa Indonesia adalah mercusuar yg dapat menerangi jalan bagi NEFOS (New Emerging Forces = kekuatan baru yg muncul sbg negara2 yg anti imperialisme & kolonialisme ) di seluruh dunia.
• Proyek Mercusuar : MONAS, Senayan, Jembatan Ampera Palembang, & GANEFO.

1. 5.      Komando Dwikora

• Isi Dwi Komando Rakyat (3 Mei 1964):

1). Perhebat ketahanan revolusi.
2). Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, dan Brunei untuk menggagalkan Negara Boneka Malaysia.

1. 6.      Keluar dari PBB

• 7 Januari 1965 Presiden Soekarno mengomandoi keluarnya RI dari PBB krn menolak masuknya Malaysia ke PBB.
• Politik konfrontasi tsb menyebabkan RI diisolasi dari masyarakat internasional.

1. C.     PERKEMBANGAN EKONOMI PASCAKEMERDEKAAN
   1. 1.      Menembus Blokade Ekonomi Belanda

• Setelah Agustus RI merdeka, Belanda memblokade ekonomi Indonesia shg sulit bagi RI untuk ber-ekspor & impor. Upaya utk menembusnya a.l. sbb :
• Membantu India yang kelaparan dgn mengirim 500.000 ton beras.
• Mengadakan hubungan dagang langsung dgn negara lain seperti AS.
• Merehabilitasi pabrik-pabrik gula.
• Kasimo Plan : anjuran memperbanyak kebun bibit & padi unggul.

1. 2.      Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

• Meningkatkan penghasilan Negara, melalui peninjauan kembali kebijakan moneter.
• Menasionalisasi de Javasche bank menjadi Bank Indonesia (BI).
• Dengan “Program Benteng” berarti pengusaha pribumi memiliki kesempatan berpartisipasi membangun perekonomian nasional.

1. 3.      Nasionalisasi Ekonomi Masyarakat

• Prioritas program adalah “Kebijakan Indonesianisasi” (pengusaha pribumi mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional).
• Perusahaan asing wajib melatih & member tanggung jawab kpd tenaga Indonesia utk menduduki jabatan staf.
• Mendirikan perusahaan Negara.
• Menyediakan kredit.
• Memberikan perlindungan dlm persaingan dgn perusahaan asing.

Baca Selanjutnya