4. Rangkuman Materi IPS Kelas IX Bab 4 Semester 1 (Pasca Pengakuan Kedaulatan RI )
ü Pembentukan negara federal RIS tetap dipandang sbg hasil politik kolonial Belanda untuk memecah belah persatuan bangsa Indonesia.
ü Presiden Soekarno menyampaikan naskah Piagam Pernyataan terbentuknya NKRI dlm sidang gabungan DPR & Senat RIS pada 15 Agustus 1950. Perubahan ini berlaku sejak 17 Agustus 1950, ketika RIS menjadi NKRI.
ü Berdasarkan UUDS 1950 NKRI menganut sistem demokrasi liberal, shg secara konkret RI menganut sistem kabinet parlementer.
ü Jadi, Presiden hanya berfungsi sbg Kepala Negara, sedangkan fungsi Kepala Pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri.
ü Para menteri & perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).
ü Dalam pemerintahan liberal juga berlaku sistem multi partai.
ü Kabinet ini gagal mengembalikan Irian Barat ke NKRI shg masyarakat sipil & militer pesimis.
ü Kebijakan politik luar negeri saat itu condong ke AS shg RI mendapat bantuan di bidang ekonomi & militer.
ü Namun kurang mendapat kepercayaan masy, apalagi juga gagal menangani Irian Barat.
ü Kedua partai tsb kurang harmonis, krn saling curiga, shg PNI mencari sekutu lain yaitu PKI & sejak 1953 juga menggandeng NU.
ü Program Kerja cabinet Wilopo : memilih anggota konstituante, DPR, DPRD, meningkatkan kemakmuran rakyat, membebaskan Irian Barat, serta politik LN yang bebas aktif.
ü Gagal menyelesaikan masalah perkebunan di Sumatera, dikenal Peristiwa Tanjung Morawa.
ü Gagal dlm hubungan dgn militer terkait “Peristiwa 17 Oktober 1952” (Demontrasi masyarakat & TNI-AD utk membubarkan DPR yg ikut campur masalah angkatan bersenjata).
ü Kabinet ini lazim dikenal sebagai “Politik Dagang Sapi” (Partai kecil dapat 2 kursi, padahal biasanya hanya 1 kursi).
ü Berhasil mengadakan Pemilu pertama 1955.
ü Mendapat tentangan dari PSI dan PKI.
ü Bermasalah dengan semangat anti Cina di masyarakat & kekacauan di daerah.
ü Disebut juga Kabinet Kerja/Karya.
ü Kabinet terakhir di masa Demokrasi Liberal.
ü Pemilu 11 Des 1955 : memilih anggota Konstituante (sidang Pembuat UUD).
ü Melahirkan 4 partai besar : PNI, Masyumi, NU, & PKI.
ü Pemilu 1955 tidak mampu menghasilkan pemerintah yang kuat & stabil, krn tidak satupun diantara 4 partai yang mampu menjadi kekuatan mayoritas tunggal.
ü Dalam situasi krisis, pemerintah perlu menjamin kesatuan nasional, ketertiban kenegaraan , dan pembangunan ekonomi.
ü 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden yang berisi :
2).DPR hasil pemilu dibubarkan melalui Penetapan Presiden No.3 tahun 1960,
2). Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, dan Brunei untuk menggagalkan Negara Boneka Malaysia.
Baca Selanjutnya
- PROSES KEMBALI KE NKRI
- PEMILU I 1955 DI TINGKAT PUSAT & DAERAH
- DEKRIT PRESIDEN & PENGARUHNYA
- DAMPAK HUBUNGAN PUSAT-DAERAH TERHADAP KEHIDUPAN POLITIK NASIONAL & DAERAH SAMPAI AWAL TAHUN 1960-AN
- A. PROSES KEMBALI KE NKRI
ü Pembentukan negara federal RIS tetap dipandang sbg hasil politik kolonial Belanda untuk memecah belah persatuan bangsa Indonesia.
ü Presiden Soekarno menyampaikan naskah Piagam Pernyataan terbentuknya NKRI dlm sidang gabungan DPR & Senat RIS pada 15 Agustus 1950. Perubahan ini berlaku sejak 17 Agustus 1950, ketika RIS menjadi NKRI.
ü Berdasarkan UUDS 1950 NKRI menganut sistem demokrasi liberal, shg secara konkret RI menganut sistem kabinet parlementer.
ü Jadi, Presiden hanya berfungsi sbg Kepala Negara, sedangkan fungsi Kepala Pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri.
ü Para menteri & perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).
ü Dalam pemerintahan liberal juga berlaku sistem multi partai.
Baca juga : Paket SOal UTS kelas 6 SD
- 1. Jatuh Bangun Pemerintahan Masa Demokrasi Liberal
- a. Kabinet Natsir (6 Sept 1950- 2 Mar 1951)
ü Kabinet ini gagal mengembalikan Irian Barat ke NKRI shg masyarakat sipil & militer pesimis.
- b. Kabinet Sukiman (26 Apr 1951- Feb 1952)
ü Kebijakan politik luar negeri saat itu condong ke AS shg RI mendapat bantuan di bidang ekonomi & militer.
ü Namun kurang mendapat kepercayaan masy, apalagi juga gagal menangani Irian Barat.
- c. Kabinet Wilopo (30 Mar 1952- 2 Juni 1953)
ü Kedua partai tsb kurang harmonis, krn saling curiga, shg PNI mencari sekutu lain yaitu PKI & sejak 1953 juga menggandeng NU.
ü Program Kerja cabinet Wilopo : memilih anggota konstituante, DPR, DPRD, meningkatkan kemakmuran rakyat, membebaskan Irian Barat, serta politik LN yang bebas aktif.
ü Gagal menyelesaikan masalah perkebunan di Sumatera, dikenal Peristiwa Tanjung Morawa.
- d. Kabnet Ali I (31 Juli 1953 – 24 Juli 1955)
ü Gagal dlm hubungan dgn militer terkait “Peristiwa 17 Oktober 1952” (Demontrasi masyarakat & TNI-AD utk membubarkan DPR yg ikut campur masalah angkatan bersenjata).
- e. Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agust 1955 – 3 Maret 1956)
ü Kabinet ini lazim dikenal sebagai “Politik Dagang Sapi” (Partai kecil dapat 2 kursi, padahal biasanya hanya 1 kursi).
ü Berhasil mengadakan Pemilu pertama 1955.
- f. Kabinet Ali Sostroamidjojo (24 Maret 1956 – Maret 1957)
ü Mendapat tentangan dari PSI dan PKI.
ü Bermasalah dengan semangat anti Cina di masyarakat & kekacauan di daerah.
- g. Kabinet Djuanda (Maret 1957 – Juli 1959)
ü Disebut juga Kabinet Kerja/Karya.
ü Kabinet terakhir di masa Demokrasi Liberal.
- 2. Pemilu 1955
ü Pemilu 11 Des 1955 : memilih anggota Konstituante (sidang Pembuat UUD).
ü Melahirkan 4 partai besar : PNI, Masyumi, NU, & PKI.
ü Pemilu 1955 tidak mampu menghasilkan pemerintah yang kuat & stabil, krn tidak satupun diantara 4 partai yang mampu menjadi kekuatan mayoritas tunggal.
- 3. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
ü Dalam situasi krisis, pemerintah perlu menjamin kesatuan nasional, ketertiban kenegaraan , dan pembangunan ekonomi.
ü 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden yang berisi :
- Pembubaran Konstituante.
- Berlakunya UUD 1945 (Tidak berlakunya UUDS 1950)
- Pembentukan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung) & MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara).
- B. ORDE LAMA
- 1. Sentralisasi Kekuasaan
- Sistem pemerintahan ketika itu berubah dari kabinet parlementer menjadi presidensial (Presiden sbg Kepala Negara & Kepala Pemerintahan).
- Lalu dibentuk MPRS, yg mengakibatkan penyimpangan UUD 1945, a.l. :
2).DPR hasil pemilu dibubarkan melalui Penetapan Presiden No.3 tahun 1960,
- Dgn demikian Sistem Demokrasi Terpimpin berarti pemusatan kekuasaan di tangan Presiden Soekarno.
- 2. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)
- Tugas DPAS : memberi jawaban atas pertanyaan presiden & mengajukan usul kepada pemerintah.
- Kongres Pemuda di Bandung (Feb 1960)Presiden menyatakan bahwa intisari Manipol : UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia (USDEK).
- 3. Pembentukan Front Nasional
- Adalah Ormas yg dibentuk akhir 1959, bertujuan memperjuangkan cita-cita proklamasi & yang terkandung di UUD 1945.
- Sayangnya, ormas ini menjadi alat PKI untuk mencapai tujuan komunis.
- 4. Politik Mercusuar
- Politik yg berpandangan bahwa Indonesia adalah mercusuar yg dapat menerangi jalan bagi NEFOS (New Emerging Forces = kekuatan baru yg muncul sbg negara2 yg anti imperialisme & kolonialisme ) di seluruh dunia.
- Proyek Mercusuar : MONAS, Senayan, Jembatan Ampera Palembang, & GANEFO.
- 5. Komando Dwikora
- Isi Dwi Komando Rakyat (3 Mei 1964):
2). Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, dan Brunei untuk menggagalkan Negara Boneka Malaysia.
- 6. Keluar dari PBB
- 7 Januari 1965 Presiden Soekarno mengomandoi keluarnya RI dari PBB krn menolak masuknya Malaysia ke PBB.
- Politik konfrontasi tsb menyebabkan RI diisolasi dari masyarakat internasional.
- C. PERKEMBANGAN EKONOMI PASCAKEMERDEKAAN
- 1. Menembus Blokade Ekonomi Belanda
- Setelah Agustus RI merdeka, Belanda memblokade ekonomi Indonesia shg sulit bagi RI untuk ber-ekspor & impor. Upaya utk menembusnya a.l. sbb :
- Membantu India yang kelaparan dgn mengirim 500.000 ton beras.
- Mengadakan hubungan dagang langsung dgn negara lain seperti AS.
- Merehabilitasi pabrik-pabrik gula.
- Kasimo Plan : anjuran memperbanyak kebun bibit & padi unggul.
- 2. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
- Meningkatkan penghasilan Negara, melalui peninjauan kembali kebijakan moneter.
- Menasionalisasi de Javasche bank menjadi Bank Indonesia (BI).
- Dengan “Program Benteng” berarti pengusaha pribumi memiliki kesempatan berpartisipasi membangun perekonomian nasional.
- 3. Nasionalisasi Ekonomi Masyarakat
- Prioritas program adalah “Kebijakan Indonesianisasi” (pengusaha pribumi mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional).
- Perusahaan asing wajib melatih & member tanggung jawab kpd tenaga Indonesia utk menduduki jabatan staf.
- Mendirikan perusahaan Negara.
- Menyediakan kredit.
- Memberikan perlindungan dlm persaingan dgn perusahaan asing.
